Gambaran Umum PPID SMPN 22 Bandung

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PADA PPID SUB PEMBANTU SMPN 22 KOTA BANDUNG

  1. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.  Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung menetapkan standar layanan informasi di lingkungan SMPN 22 Kota Bandung .Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dan dapat secara nyata terpenuhi.

  1. LANDASAN HUKUM
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  5. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1352 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  8. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 480/Kep.179.Diskominfo/2015– 24 201 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  10. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

10.Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 22 Nomor : 423.5/005-Kurikulum  

  1. MAKSUD DAN TUJUAN
  2. MAKSUD

laporan ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

  • TUJUAN
  • Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
  • Memberikan standar bagi PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
  • Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
  1. HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

  • ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
  1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

  • Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

  1. Kesamaan Hak

Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

2. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

  • KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung masuk dalam kelompok pelayanan jasa, yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

  • STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standart pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Adapun Standar Pelayanan Informasi Publik, sbb:

  1. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan Back Office yang baik :

  1. Front Office, meliputi :       

>  Desk Layanan Langsung

>  Layanan Via Media

  1. Website PPID Sub Pembantu SMPN 22 Bandung  
    : http://smpn22bandung.sch.id/
SELAYANG PANDANG SMPN 22 BANDUNG

Back Office, meliputi :

>  Bidang Pelayanan dan Dokumentasi  Informasi

>  Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

  • DESK INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email dan website (online).

  • WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung, penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin – Kamis       :  09.00 – 15.00 WIB

Istirahat                :  12.00 – 13.00 WIB  

Jumat                   :  09.00 – 15.00 WIB

Istirahat                :  11.00 – 13.00 WIB

  • MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik (website):

  1. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:
  2. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permohonan  informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen Hum dan Ham), surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Pemerintah Kota Bandung/setempat, surat keterangan domisili, serta AD /ART lembaga publik/ormas. Maksud dan tujuan permohonan  informasi harus jelas penggunaannya / logis serta materi atau informasi yang diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan.
  3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan  informasi publik kepada pemohon informasi publik, setelah persyaratan permohonan dilengkapi atau dinyatakan lengkap.
  4. Petugas memproses permohonan daripemohon informasi publik sesuai dengan formulir permohonan  informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik. 
  5. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  6. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara penerimaan informasi publik) kepada Pengguna Informasi Publik).
  7. Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi publik yang masuk tersebut.
  8. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website ppid.bandung.go.id atau
  9. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
  10. Proses penyelesaian untuk memenuhi permohonan dari pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
  11. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
  12. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik.
  13. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, dalam bentuk hard copy atau data tertulis. Apabila dibutuhkan biaya untuk keperluan penggandaan menjadi tanggungjawab atau beban pemohon informasi. Bila permohonan  informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.
  14. BIAYA/TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.

  • KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, dan Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.Kalau ada 

  • KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

  1. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  2. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  3. Tidak ditanggapinya permohonan  informasi;
  4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  5. Tidak dipenuhinya permohonan  informasi;
  6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang ini.
  • KEDUDUKAN PPID

Kedudukan PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung BERALAMAT di jalan Wr. Supratman No. 24

TUGAS DAN FUNGSI

  1. TUGAS DAN FUNGSI PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung

Tugas :

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendorong dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung Fungsi :

  1. Menghimpun informasi publik di  lingkungan PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung
  2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh
  3. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi  di PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung
  4. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya;
  5. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
  6. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
  7. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
  8. Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI

  1. PENGUMPULAN INFORMASI
  2. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan
  3. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing masing PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung.
  4. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari sumber yang tepat
  5. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bersangkutan.
  6. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut :
    1. Mengenali tugas pokok dan fungsi;
    1. Mendata kegiatan yang dilaksanakan;
    1. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
    1. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.
  7. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi :
  8. Organisasi/Kelembagaan;
  9. Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait;
  10. Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional);
  11. Program dan Kegiatan;
  12. Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program dan kegiatan;
  13. Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi (IT);
  14. Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
  15. Daftar Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
  16. Daftar Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
  17. Daftar Informasi Yang Dikecualikan.
    1. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

  • PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh PPID Sub Pembantu SMPN……Kota Bandung guna memudahkan melayanipermohonan  informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Pemerintah Kota Bandung.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi :

  1. Deskripsi Informasi:

membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.

  • Verifikasi Informasi:

Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.

  • Otentikasi Informasi:

Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan Kerja.

  • Kodefikasi Informasi:
  • Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi.
  • Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing Satuan Kerja.
  • Penataan dan Penyimpanan Informasi.
  • Daftar Informasi publik di ppid sub pembantu smpn 22 kota bandung
  • Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala :
  • Profil SMPN 22 Kota Bandung
  • Program/Kegiatan SMPN 22 Kota Bandung
  • Informasi Penerimaan Siswa Baru SMPN 22 Kota Bandung
  • Peraturan, Keputusan, dan / atau Kebijakan (Berdampak Bagi Publik)
  • Informasi Rekrutmen bagi siswa / alumni SMPN 22 Kota Bandung
  • Rencana Kerja Anggaran SMPN 22 Kota Bandung
  • Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat :
  • Kegiatan SMPN 22 Kota Bandung
  • Kegiatan Siswa SMPN 22 Kota Bandung.
  • Sekolah Model
  • Prestasi Sekolah
  • PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Mekanisme  Penyelesaian Sengketa Informasi:

  1. PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
    1. PPID PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
      1. PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung;
      1. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
      1. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
      1. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
        1. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
        1. PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
        1. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
        1. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
      1. Penyelesaian sengketa informasi
        1. PPID utama , pembantu dan Sub Pembantu menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
        1. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
        1. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID Utama melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.
  1. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Seluruh anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan Pelayanan Publik di SMPN 22 Kota Bandung dibebankanpada anggaran DIPA SMPN 22 Kota Bandung, yang digunakan untuk Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publikPembuatan publikasi layanan informasi (brosur/booklet).

  • PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN  INFORMASI PUBLIK
  • Rincian Kegiatan yang Diikuti oleh PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung
    • Bimbingan Tekhnis Bagi Para Pengolah data dan Informasi (PEDASI) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
    • Sosilasasi tentang Keterbukaan Informasi Publik Ke para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
    • Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik ke Sekolah-Sekolah dan Kelurahan;
    • Konsultasi tentang keterbukaan informasi publik dari para PPID Pembantu;
    • Memberikan pendampingan sengketa informasi publik kepada PPID Pembantu
    • Menerima Kunjungan kerja dan studi banding dari Kota Kabupaten tentang Keterbukaan Informasi Publik;
    • Menerima Permohon Informasi Publik dari masyarakat;
    • Memberikan informasi Publik kepada masyarakat;
    • Memberikan sosialisasi keterbukaan informasi publik melalui media Facebook, Twitter, Instagram, You Tube dan Leaflet;
    • Menjadi Narasumber di Kabupaten Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dan Kabupaten Bekasi tentang keterbukaan Informasi Publik;
  • PENUTUP

Pembentukan PPID Sub Pembantu SMPN 22 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung merupakan komitmen dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang  baik(good governance).Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan  publik.

Keterbukaan Informasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Untuk itulah sejak Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai diberlakukan efektif secara nasional yaitu  tanggal 30 April  2010 atau dua tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan, maka tidak ada lagi titik untuk kembali bagi Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah untuk mengimplementasi UU KIP ini.

Selaras dengan Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, semua PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandungberkewajiban menyampaikan dan membuka akses informasi kepada masyarakat.

Kita harus sikapi positif UU KIP ini, mengingat transparansi informasi adalah untuk kepentingan bersama dan bermanfaat bagi kita semua, baik itu sebagai Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai penyedia informasi maupun masyarakat sebagai pengguna informasi.

Untuk menuju suatu perubahan yang lebih baik, tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan, kelemahan bahkan perasaan khawatir bagi PPID Sub Pembantu SMPN 22 Kota Bandung menjadi lebih transparan. Namun sebagai amanat Undang Undang bahwa Informasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat, keterbukaan Informasi sudah menjadi konsekuensi Negara demokrasi.Oleh karena itu penyelenggaara Negara yang baik, keterbukaan informasi merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan masyarakat atau publik terhadap penyelenggaraan negara.

PPID Sub Pembantu SMPN 22   Kota Bandung                RITA BUDININGSIH, S.Pd          ( Ketua PPID )            Dra. ANI SUMARNI  ( Bidang Pelayanan Informasi dan           Dokumentasi )   SRI SURYANTI, S.Pd, M.Pd ( Bidang Pengelolaan dan Klarifikasi Informasi )              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *